JAKARTA, Selectionnews.net — Dalam hal ini perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Pluit hingga 2060 menjadi sorotan dalam sebuah forum diskusi yang membahas tata kelola infrastruktur, mekanisme pemberian konsesi, serta dugaan pembengkakan biaya pembangunan.
Para aktivis dan sejumlah pengamat mempertanyakan dasar hukum perpanjangan konsesi selama 35 tahun yang disebut diputuskan pada periode 2018–2019. Mereka juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan jalan tol dan pembangunan infrastruktur baru yang berkaitan dengan proyek Harbour Road II.
Dalam forum tersebut, peserta diskusi menilai persoalan konsesi perlu ditelaah secara menyeluruh dengan mengacu pada dokumen perjanjian pengusahaan jalan tol, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
Salah seorang pemapar menekankan bahwa status konsesi, kewajiban badan usaha, dan kewenangan pemerintah harus diperiksa berdasarkan dokumen resmi.
Menurut dia, berakhirnya masa konsesi tidak serta-merta membuat jalan tol langsung digratiskan. Status aset, ketentuan perjanjian, dan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan selanjutnya perlu menjadi dasar untuk menentukan hak serta kewajiban setiap pihak.
Dasar Hukum Harbour Road II Dipertanyakan
Selain perpanjangan konsesi, pembangunan Tol Harbour Road II turut menjadi perhatian peserta diskusi. Mereka mempertanyakan apakah proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan konsesi lama atau memiliki karakter sebagai proyek infrastruktur baru yang memerlukan mekanisme pengadaan dan pengaturan konsesi tersendiri.
Peserta meminta agar proses pengadaan, skema pembiayaan, dan dasar pemberian hak pengelolaan proyek diperiksa secara transparan.
Mereka juga membandingkan mekanisme tersebut dengan pembangunan sejumlah ruas tol lainnya. Namun, perbedaan mekanisme pengadaan ant proyek tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian harus didasarkan pada karakter proyek, ketentuan yang berlaku, dan dokumen kontrak terkait.
Dugaan Pembengkakan Biaya Perlu Diaudit
Dalam diskusi itu, pemapar menyampaikan dugaan persoalan biaya pengadaan tanah sekitar Rp858 miliar serta biaya konstruksi sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun.
Angka tersebut disebut sebagai indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, bukan sebagai nilai kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi.
Peserta diskusi meminta pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan tanah, perhitungan biaya konstruksi, kontrak pekerjaan, dan aliran dana proyek untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, realisasi, serta ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, besarnya anggaran proyek tidak otomatis menunjukkan adanya penggelembungan biaya ataupun tindak pidana korupsi. Kesimpulan mengenai dugaan penyimpangan harus didasarkan pada hasil audit dan proses hukum yang sah.
Tarif Tol dan Kepentingan Pengguna
Persoalan tarif dan kemacetan juga menjadi bagian dari kritik yang disampaikan dalam forum tersebut.
Peserta diskusi menilai pengelolaan jalan tol perlu dievaluasi secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi mengenai dasar penetapan tarif, perhitungan investasi, serta manfaat pembangunan infrastruktur yang dibiayai.
Mereka juga menyoroti kemungkinan dampak biaya investasi terhadap tarif tol dan biaya logistik. Namun, hubungan antara pembiayaan proyek dan besaran tarif perlu diperiksa melalui dokumen keuangan, perjanjian konsesi, serta kebijakan penetapan tarif yang berlaku.
Transparansi dinilai penting agar pengelolaan jalan tol tidak hanya memberikan kepastian bagi badan usaha, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pengguna dan efisiensi distribusi barang.
Kejaksaan Agung Diminta Memberikan Penjelasan
Peserta diskusi turut meminta Kejaksaan Agung dan lembaga terkait memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan, apabila persoalan tersebut telah dilaporkan atau sedang diperiksa.
Mereka berharap pemeriksaan dapat mencakup dasar hukum perpanjangan konsesi, proses pengadaan tanah, biaya konstruksi, serta kemungkinan dampaknya terhadap keuangan negara.
Namun, belum tersedia dokumen resmi dalam materi diskusi yang dapat memastikan status terkini penanganan perkara, pihak-pihak yang telah diperiksa, maupun kesimpulan aparat mengenai dugaan kerugian negara.
Karena itu, perkembangan penanganan perkara dan dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam forum tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada Kejaksaan Agung dan pemeriksaan berdasarkan bukti yang sah.
Persoalan ini kembali menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai aspek penting dalam pengelolaan infrastruktur publik. Setiap kebijakan konsesi perlu dapat dipertanggungjawabkan, sementara dugaan penyimpangan harus diperiksa secara profesional tanpa intervensi kepentingan.
Pada akhirnya, hasil pemeriksaan yang terbuka dan berdasarkan bukti diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
(Amardi P H)